BREBES - Rapat paripurna istimewa DPRD dengan agenda pokok peringatan HUT Ke-327

Kabupaten Brebes, kemarin diwarnai demo Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Pusponegoro. Mereka menyampaikan refleksi HUT khususnya menyangkut kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sekitar 20 mahasiswa sebelum menuju ke gedung DPRD dengan berjalan kaki dari Gedung Nasional ke Jalan Yos Sudarso, kemudian ke Jalan Achmad Yani, dan berakhir di depan gedung DPRD Jalan Gajah Mada. Selama perjalanan ke gedung Dewan, mereka menenteng spanduk bertuliskan aneka kritik terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan dan juga menyanyikan lagu "Pembebasan Reformasi".

Persis di depan pintu gerbang gedung wakil rakyat, rombongan mahasiswa tertahan polisi yang berjaga-jaga di pintu masuk. Koordinator lapangan (korlap) Andi Poni Krisna berkali-kali meminta agar rombongan bisa masuk dan menemui Dewan. Namun karena anggota DPRD sedang mengikuti acara seremonial peringatan HUT, mereka tak bisa segera menemui. Karena tak sabar para mahasiswa mengultimatum, bila dalam waktu 15 menit tak bisa bertemu, mereka mengajukan mosi tidak percaya kepada semua wakil rakyat.

Beberapa tuntutan yang disampaikan PMII yang dibacakan di depan pintu gerbang, antara lain menyangkut tuntutan soal biaya pendidikan yang dianggarkan APBD Kabupaten. Mereka meminta agar DPRD dan Pemkab menyediakan 20% untuk anggaran penddikan sebagaimana ketentuan undang-undang.

Terhadap nasib petani bawang merah, para pendemo menuntut Pemkab membuat kebijakan larangan impor bawang merah. Menurut pendapat mereka, impor bawang yang selama ini terjadi sangat merugikan petani lokal.

"Selama ini petani hanya bisa menunggu dan menunggu kapan kebijakan larangan impor bawang merah dilakukan pemerintah," tandnasnya.

Kritik Pemekaran

Pada bagian lain, para pendemo juga mengkritik isu pemekaran wilayah. Mereka menuntut Pemkab proaktif, jangan sampai isu itu dijadikan komoditas politik oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan.

Kepada aparat hukum, mereka juga menuntut untuk tidak memandang bulu atas kasus-kasus hukum yang terjadi di wilayah Brebes, antara lain kasus pengadaan tanah oleh Pemkab yang diduga telah ada mark up. Siapa pun yang terlibat harus diusut tuntas sampai ke pengadilan. Kasus lain menyangkut pengadaan buku oleh PT Balai Pustaka (BP) yang menurut pandangan pendemo, ada indikasi Pemkab telah menyalahi prosedur lelang.

Kerusakan jalan di beberapa ruas jalan di wilayah kabupaten juga mendapat kritik pedas. Mereka menilai, kondisi jalan yang ada sangat mengenaskan dan berbeda dari jalan di daerah tetangga. "Kami meminta Pemkab untuk mengawasi secara maksimal pembangunan jalan supaya sesuai dengan bestek. Aspal jangan sampai dimakan oleh para koruptor yang rakus," ujar para mahasiswa.

Ketua DPRD HM Nasrudin seusai rapat peringatan HUT buru-buru keluar dari ruang sidang menuju ke pintu gerbang. Namun, para pendemo sudah keburu pulang. Nasrudin menekankan, pihaknya siap menerima para mahasiswa untuk berdialog namun saat mereka datang dirinya sedang memimpin rapat.

"Saya terbuka untuk ditemui namun mereka rupanya tidak sabar menunggu selesainya acara," ujarnya.

Pihaknya memang tidak menerima tindasan akan ada demo mahasiswa. "Mestinya mereka memberitahu kapan akan datang. Kami sedang mengadakan rapat, mestinya menunggu sampai selesai," tambahnya. (wh-74j)

http://www.suaramerdeka.com/harian/0501/19/pan04.htm